Dunia Energi Logo Sabtu, 18 November 2017

Inkonsistensi Kebijakan BBM Subsidi Timbulkan Ketidakpastian

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR, Rofi’ Munawar menilai inkonsistensi kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah menimbulkan ketidakpastian, dan memberikan beban yang lebih berat kepada rakyat.

Hal ini diungkapkan Rofi’ di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2013, menanggapi keputusan pemerintah menunda rencana kenaikan harga BBM hingga pertengahan Mei 2013. Pemerintah beralasan, kenaikan harga BBM baru bisa diterapkan, bila dana kompensasi untuk masyarakat sudah siap. Dan untuk itu, masih perlu dilakukan pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Rencana kenaikan dan beragam opsi terkait BBM beberapa pekan terakhir menunjukan bahwa pemerintah tidak memiliki strategi dan rencana kebijakan yang kokoh terhadap BBM bersubsidi,” kata Rofi’ Munawar.

Menurutnya, akibat rencana kebijakan yang tidak kokoh itu, pemerintah membiarkan masyarakat terombang-ambing dalam ketidakpastian. Wacana kenaikan harga BBM telah membuat keresahan sosial dan membuat akivitas ekonomi masyarakat terganggu. “Situasi ini menunjukan bahwa pemerintah kurang baik dalam melakukan antisipasi dan perencanaan pengelolaan BBM bersubsidi,” tandasnya.

Rencana penaikan harga BBM bersubsidi belum pasti direalisasi awal Mei ini, menyusul pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa harga BBM baru akan dinaikkan, setelah dana kompensasi siap dan disetujui DPR, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013.

Rofi’ mengungkapkan, sebenarnya saat ini pasar butuh kepastian, masyarakat butuh psikologis daya beli yang baik, dan pertumbuhan ekonomi harus terus berjalan dengan supplai energi yang sifatnya berkelanjutan dan terbarukan.

Namun kenyataan itu selalu tidak pernah disadari dengan baik oleh Pemerintah, sehingga bertahun-tahun menjadikan BBM sebagai komoditas tanpa memikirkan pilihan energi alternatif yang lain. Sehingga ketika subsidi BBM menjadi besar karena pengelolaan energi yang buruk, justru masyarakat yang harus menanggung bebannya langsung.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laju inflasi pada April 2013 tercatat sebesar – 0,1% month-to-month (mom) atau 5,57% year-on-year. Diyakini jika BBM jadi dinaikan oleh Pemerintah maka akan mengerek inflasi ke angka yang lebih tinggi lagi, mengingat kenaikan tersebut akan berpengaruh langsung kepada harga beragam komoditas pokok masyarakat.

“Kenaikan BBM akan memberatkan masyarakat kecil, karena beragam komoditas akan ikut naik secara bersamaan. Perencanaan pemerintah terkait kebijakan BBM bersubsidi sangat lemah, sehingga rakyat dibebankan” keluh Rofi’.

Legislator dari Jatim VII ini menambahkan, terkait kompensasi jika Pemerintah tetap berniat menaikan harga BBM maka pengalihan dana tersebut harus meminta persetujuan dan menjelaskan secara rinci kepada DPR, karena menyangkut penggunaan APBN. Penjelasan ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengalihan kompensasi, kepada sektor apa saja, berserta indikator pencapaiannya yang jelas.

Pemerintah berencana menyiapkan bentuk-bentuk pemberian kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi untuk disampaikan ke DPR. Kompensasi yang disiapkan antara lain transfer dana tunai melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), penyaluran beras bersubsidi, beasiswa dan Program Keluarga Harapan (PKH).

(Abdul Hamid/duniaenergi@yahoo.co.id)  

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)