Dunia Energi Logo Minggu, 19 November 2017

Ini Dia Yang Dibisikkan Chairman Freeport kepada Presiden Jokowi Agar Kontrak Diperpanjang

JAKARTA- Demi mendapatkan jaminan kelanjutan operasi di Papua paska 2021, untuk kesekian kali Chairman of the Board Freeport-McMoRan Inc. (FCX) James R. Moffett melobi pemerintah Indonesia. Kali ini pemilik perusahaaan emas terkemuka dunia itu menemui Presiden Jokowi didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoeddin pada Kamis 2 Juli 2015 di Istana Kepresidenan.
Tambang Grasberg selama ini memang menjadi sumber pemasukan terbesar bagi Freeport – Mc Moran . Selama puluhan tahun beroperasi di Indonesuia, Freeport-Mc Moran dari bukan siapa-siapa setekah puluhan tahun beroperasi di Indonesia berkembang menjadi perusahaan tambang ternama di dunia. Denngan cadangan yang masih besar, mereka ngotot untuk tetap bisa menambang setelah kontrak berakhir pada 2021.
Pertama kali Freeport menadatangani KK dengan Pemerintah Indonesia pada 7 April 1967, dikenal sebagai Kontrak Karya Generasi I. Perpanjangan kontrak menjadi KK Generasi V, telah ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991 untuk jangka waktu 30 tahun hingga 2021. Karena belum berpengalaman, banyak yang menyebut Kontrak Karya Generasi Pertama lebih menguntungkan Freeport. Misalnya, soal royalty, Tak semua material yang ditambang dikenakan royalty, misalnya emas. Baru pada perpanjangan kontrak mulai dikutuip, itupun dengan prosentase alakadarnya.
Apa yang di dibisiikkan Moffet kepada Presiden Jokowi ? Dalam rilis resmi perusahan disebutkan, Moffet menyampaikankomitmennya untuk terus berperan dalam pembangunan ekonomi di Tanah Papua
Dalam pertemuan tersebut Freeport menyampaikan rencana investasi besar berjangka panjang di Papua dan untuk mengkaji aspirasi Pemerintah Provinsi Papua. PTFI juga telah sepakat untuk mengurangi luas wilayahnya menjadi 90,360 Ha, termasuk wilayah prospektif Blok Wabu untuk diserahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selain itu Freeport juga menyampaikan bahwa perusahaan telah menyepakati dan melaksanakan sebagian dari kesepakatan terkait Amandemen Kontrak Karya, dimana PTFI telah menyetujui untuk mengurangi luas wilayahnya, meningkatkan penerimaan negara, menambah kapasitas dan ekspansi smelter dalam negerinya, meningkatkan kepemilikan pihak nasional Indonesia atas saham PTFI dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri.

Saat ini Pemerintah dan Freeport tengah merampungkan pembahasan penerimaan negara serta jaminan perpanjangan operasi dan kepastian berusaha bagi perusahaan. Chaiman of the Board FCX mengatakan, “Kami senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan operasi kami, sebagaimana kami percaya bahwa Pemerintah akan memberikan jaminan kepastian hukum dan fiskal terhadap perpanjangan operasi kami seiring dengan investasi multi milyar dollar yang tengah kami lakukan untuk proyek pengembangan tambang bawah tanah dan ekspansi smelter dalam negeri, “ ujar Chaiman of the Board FCX.James R. Moffet
Dalam kesempatan yang sama Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsoeddin mengatakan, “Investasi PTFI akan terus memberikan manfaat, bahkan nilai tambah, secara berkelanjutan kepada Negara Republik Indonesia, masyarakat Papua, seluruh karyawan dan para pemegang saham, sejalan dengan aspirasi nasional yang nantinya akan dituangkan dalam Amandemen Kontrak Karya.”
PTFI telah menanamkan investasi senilai 4 milyar USD dan saat ini sampai dengan tahun 2041 tengah menanamkan sekitar 15 milyar USD untuk pengembangan kompleks tambang bawah tanah, ditambah dengan investasi proyek ekspansi smelter sekitar 2,3 milyar USD.

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)