JAKARTA – Progres divestasi saham PT Freeport Indonesia terus bergulir, namun bukan antara pemerintah dengan Freeport. Yang terjadi justru antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Poin utama pengalihan saham dari Freeport ke Indonesia justru sampai sekarang masih menjadi misteri. Ada beberapa mekanisme yang kini mencuat ke permukaan, yaitu pengambilalihan hak partisipasi milik Rio Tinto sebesar 40% di Freeport Indonesia atau dengan mengakuisisinya dari Freeport.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)  atau Inalum yang ditunjuk pemerintah untuk mengambil alih saham Freeport Indonesia pun mengaku pembicaraan dengan Rio Tinto masih dilakukan hingga sekarang secara intensif. Sesuai arahan pemerintah, Inalum menargetkan pembahasan divestasi bisa rampung pada pertengaham tahun ini.

“Ikut Pak Jonan (Menteri ESDM) Juni 2018 ya (rampung),” ujar Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Inalum seusai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (12/1).

Dia menegaskan proses negosiasi dengan Rio Tinto menjadi pertanyaan berbagai pihak, namun prosesnya dijamin berjalan dengan baik.

“Yang bisa saya sampaikan progresnya sudah bagus, Bu Ani (Menkeu) juga sudah sampaikan bahwa kami tetap mengambil  51%,” kata Budi.

Dia menambahkan perjanjian antara Freeport-McMoRan Inc, induk usaha Freeport Indonesia dengan Rio Tinto disepakati pada medio 1996 mengenai pendanaan. Dalam perjanjian tersebut Freeport memberikan hak memiliki 40% hasil produksi tambang Grasberg yang dikelola Freeport Indonesia setelah 2022 kepada Rio Tinto. Dengan adanya kesepakatan tersebut  pembahasan divestasi harus dengan seluruh pihak yang berkepentingan.

“Tahun 1996 itu ada penandatanganan antara Freeport dan Rio Tinto, ada pembagian revenue sharing. Jadi kalau ingin menguasai 51%, kami meski diskusi dengan semua pihak,” ungkap Budi.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menegaskan progres pembicaraan dengan Rio Tinto tidak bisa diumumkan kepada publik karena pemerintah menghormati posisi perusahaan asal Australia tersebut sebagai perusahaan publik yang listing di bursa internasional.

“51% saham akan dimiliki indonesia. Indonesia diwakili ini (PT Inalum). Apakah akan PI (Rio Tinto) nanti dikonversi jadi saham, ini yang lagi di nego dan didiskusikan. Ini tidak bisa dijelaskan dulu, karena perusahaan itu global open public. Bukan tidak transparan, tapi kami menghormati tata kelola korporasi,” tandas Sri Mulyani.(RI)