JAKARTA – Pemerintah optimistis pelaksanaan uji coba subsidi tertutup LPG kemasan 3 kilogram yang saat ini dilaksanakan di Tarakan, Kalimantan Utara berjalan baik dan bisa segera diimplementasikan secara nasional sehingga mampu menekan angka losses akibat kebocoran ataupun pengoplosan distribusi.

“Kalau distribusi tertutup seperti ini tentu akan hemat dari sisi kebocoran. Artinya dioplos seperti ke restoran dan hotel-hotel, sekitar10-15 %,” kata IGN Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Jumat (9/9).

Wiratmaja menambahkan pemerintah sudah mempunyai roadmap pelaksanaan subsidi tertutup dengan jelas. Diperkirakan, jika sudah dilaksanakan optimal secara nasional dan menyasar ke rakyat miskin dan usaha mikro maka cara ini diperkirakan bisa menekan kebutuhan anggaran subsidi per tahun yang mencapai Rp26,68 triliun sebesar Rp18,30 triliun.

“LPG hanya untuk rakyat miskin yang berhak hanya sekitar 15,5 juta rumah tangga, dan 2,29 juta usaha mikro,” tukas dia.

Di Tarakan sendiri pelaksanaan mekanisme ini dinilai cukup baik. Setiap rumah tangga dijatahi tiga tabung perbulan sementara untuk usaha mikro berhak setiap bulan mendapatkan jatah sebanyak sembilan tabung. Penerapan sistem pembelian non cash juga dinilai mampu memastikan penyaluran LPG sesuai sasaran.

“Jadi customer mau membeli LPG datang ke pangkalan membeli harus dengan non cash. Jadi yang mikro ini juga beli dengan non cash, kalau tidak ada rekening bank, di pangkalan bisa ditop up,” kata Wiratmaja.

Jika proyek di Tarakan sukses, daerah lain yang akan dijadikan pilot project berikutnya adalah Pulau Bangka, dan selanjut diteruskan secara nasional. “Jika ini berhasil diharapkan bisa diterapkan bertahap mulai 2017 di seluruh Indonesia,” tandas dia.(RI)