JAKARTA – Hingga minggu pertama September 2018, PT Pertamina (Persero) telah mengoperasikan 77 titik BBM Satu Harga. Jumlah tersebut meliputi 54 titik yang telah beroperasi pada 2017 dan 23 titik yang beroperasi hingga awal September 2018.

“Sebanyak 77 lembaga penyalur BBM yang telah beroperasi, beberapa sudah diresmikan Pertamina bekerja sama dengan BPH Migas, namun demikian yang belum diresmikan tetap beroperasi dan melayani masyarakat,” kata Adiatma Sardjito, Vice President Corporate Communication Pertamina, Kamis (13/9).

Pada 2018, Pertamina ditargetkan mengoperasikan 67 titik BBM Satu Harga, sisanya sebanyak 45 titik masih melewati proses perizinan dan pembangunan. “Kami berharap target yang ditetapkan pemerintah dapat diselesaikan sampai akhir 2018,” kata Adiatma dalam keterangan tertulisnya.

Program BBM Satu Harga merupakan program pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program tersebut bertujuan agar masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) bisa merasakan harga BBM sesuai ketentuan pemerintah dalam rangka pemerataan dan asas keadilan.

Adiatma mengatakan dengan BBM Satu Harga, warga di Tolikara, Papua yang sebelumnya membeli Premium dengan harga kisaran Rp 25 ribu – Rp 40 ribu per liter, kini bisa menikmati harga Rp 6.450 per liter. Demikian pula daerah lainnya bisa mendaparkan Premium seharga Rp 6.450 dan Solar Rp 5.150 per liternya

“Dengan beroperasinya lembaga penyalur tersebut, tentunya Pertamina tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian ESDM, pemerintah daerah, aparat kepolisian dan peran aktif masyarakat agar BBM Satu  Harga tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkap dia.

Adiatma menambahkan, konsumsi BBM Satu Harga hanya sekitar 0,3% dari total penyaluran Nasional. Pada 2018, Pertamina memroyeksikan rata-rata penyaluran Premium dan Solar untuk program BBM Satu Harga sebesar 5.727 KL per bulan untuk 68 lembaga penyalur.(AT)

Sebanyak 23 titik BBM Satu Harga yang terealisasi pada 2018 :

1. Seimenggaris, Nunukan , Kalimantan Utara (9 Maret)

2. Liang, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (9 Maret)

3. Banggai Tengah, Banggai Laut, Sulawesi Tengah (6 April)

4. Distrik Pirime, Lanny Jaya, Papua (6 April)

5. Wawoni Barat, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara (11 Juni)

6. Tagulandang, Kep. Sitaro, Sulawesi Utara (29 Juni)

7. Distrik Fayit, Asmat, Papua ( 2 Juli)

8. Gido, Nias, Sumatera Utara  (26 Juli)

9. Miangas, Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (30 Juli)

10. Kep. Sula, Maluku Utara (31 Juli)

11. Belantikan Raya, Lamandau, Kalimantan Tengah (3 Agustus)

12. Kec. Sungai Boh, Kab. Malinau, Kalimantan Utara (7 Agustus)

13. Tolingula, Gorontalo(27 Agustus)

14. Wamena, Jayawijaya, Papua (27 Agustus)

15. Sabu, Sabu Raijua, NTT (29 Agustus)

16. Bintuni, Teluk Bintuni, Papua Barat (30 Agustus)

17. Katingan Kuala, Katingan Hulu, Kalimantan Tengah (30 Agustus)

18. Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (30 Agustus )

19. Borong, Manggarai Timur, NTT (30 Agustus)

20. Bokondini,Tolikara, Papua ( 30 Agustus)

21. Essang, Kab. Kep Talaud, Sulawesi Utara (4 September)

22. Nanusa, Kab. Kep. Talaud, Sulawesi Utara (4 September)

23. Kec. Bawolato, Nias Induk, Sumatra Utara (5 September)