JAKARTA – Perubahan nomenklatur PT Pertamina (Persero) dengan menambah tiga direktorat baru dan menghilang satu direktorat merupakan langkah awal persiapan pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas.

Fajar Harry Sampurno Deputi Bidang Pertambangan, Industri strategis dan Media Kementerian BUMN membantah penggmukan direksi Pertamina akan menghambat proses efisiensi yang akan diharapkan dari pembentukan holding migas. Nantinya dalam

Pertamina yang menjadi holding, struktur organisasinya akan mengacu empat subholding utama yang dibawahnya ada beberapa direktorat. Salah satu subholding adalah penyatuan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN.

“Nanti ada direksi baru, nanti ada empat kelompok (sub holding). Jadi perubahan kenapa yang ini jadi fokus restrukturisasi tahap pertama Pertamina,” kata Fajar di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (13/2).

Dalam rencana holding migas terdapat empat subholding yang disiapkan pemerintah yakni subholding pemasaran, subholding hulu, subholding pengolahan dan petrokimia serta subholding gas.

Direktorat logistik, supply chain, infrastruktur akan berada sejajar dengan direktorat lainnya diatas subholding. Selain itu, direktorat yang sekarang dijabat Nicke Widyawati akan mengurusi bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) Pertamina.

“EBT Ke infrastruktur, karena EBT dalam Perpres 17 itu merupakan infrastruktur ketenagalistrikan. Jadi masuknya ke situ,” ungkap Fajar.

Dalam struktur terbaru pemerintah juga telah menghapus direktorat gas karena nantinya urusan tentang bisnis gas Pertamina akan ditangani subholding gas melalui penggabungan PGN dan PT Pertamina Gas (Pertagas).

“Makanya gas hilang, nanti akan ditangani subholding gas. Yang penting perubahan paradigma ini, meningkatkan, memperbaiki pelayanan Pertamina kepada konsumen, kepada pengguna dan costumer,” kata dia.

Setelah ditetapkan perubahan struktur direksi baru, pemerintah meminta Pertamina untuk segera melakukan sosialisasi perubahan sambil memulai proses pemilihan direksi baru untuk direktur pemasaran retail dan direktur sumber daya manusia (SDM).

Fajar berharap penetapan direksi diputuskan sebelum peraturan pemerintah (PP) tentang pembentukan holding migas ditandatangani presiden. “Kami harapkan lebih cepat lebih baik (buat holding),” tandas Fajar.(RI)