JAKARTA – Pemerintah memutuskan menunda penerapan kebijakan distribusi tertutup LPG 3 kilogram hingga 2018. Padahal sejak tahun lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan kebijakan untuk memastikan subsidi LPG tetap sasaran diimplementasikan pada 2017.

IGN Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan keputusan menunda penerapan distribusi tertutup diambil setelah dilakukan pembahasan antara Menteri ESDM dengan para kepala daerah yang semula akan dijadikan sebagai pilot project, yakni Batam, Bali, Lombok dan Bangka.

Dari hasil pembahasan akhirnya disepakati bahwa untuk tahun ini fokus program distribusi tertutup akan bertumpu pada penyiapan infrastruktur pendukung.

“Keputusan kamarin dari pak menteri setelah rapat dengan pimpinan daerah ditetapkan nanti 2018 baru mulai LPG tepat sasaran. Rencananya pada Februari atau Maret,” kata Wiratmaja di Jakarta.

Menurut dia, persiapan infrastruktur seperti pengadaan mesin EDC dan kartu khusus akan mulai dilakukan pada April 2016. Kementerian ESDM menggandeng sejumlah bank BUMN dalam rangka persiapan infrastruktur yang diperlukan.

“Infrastruktur langsung perbankan semua yang menanggung,” tukasnya.

Pemerintah sebelumnya menargetkan program distribusi tertutup LPG 3 kg bisa dimulai pada 2017 dengan menunjuk Batam, Bali, Lombok dan Bangka. Penunjukkan keempat wilayah tersebut pada awalnya ditujukan untuk mencari kelemahan dari program distribusi tertutup.

Pola distribusi tertutup diharapkan bisa menekan angka subsidi LPG yang terbilang besar. Data Kementerian ESDM menunjukkan pada 2016 kebutuhan impor LPG mencapai Rp26,68 triliun. Jika sudah dilaksanakan menargetkan program ini bisa menekan kebutuhan anggaran subsidi per tahun menjadi hanya Rp18,30 triliun.

Menurut Wiratmaja, meskipun diubah, pemerintah tetap konsisten untuk bisa menerapkan program tersebut secara nasional pada tahun depan. Bahkan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran guna melakukan sosialisasi pelaksanaan distribusi tertutup kepada masyarakat dan menunjuk Pertamina untuk menjalankan tugas tersebut.

“Sekitar Rp 30-an miliar ditugaskan ke Pertamina untuk sosialisasi,” kata dia.

Saat program distribusi tertutup berjalan, harga LPG akan dilepas sesuai dengan harga keekonomian. Hanya masyarakat yang tercatat kurang mampu yang mendapatkan kartu khusus yang akan mendapatkan jatah LPG 3 kg dengan harga subsidi. Maksimal pembelian tiga tabung untuk setiap bulan dan untuk usaha mikro dijatah 10 tabung.(RI)