JAKARTA – Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kerja sama di sektor energi dengan mengekspor gas ke Vietnam menunjukkan tidak adanya upaya pemerintah untuk membangun infrastuktur gas ke dalam negeri.

Fahmy Radhi, Pengamat Migas dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan jika dilihat dari segi keekonomian ekspor gas ke Vietnam lebih murah, namun jika dilihat dari sisi komitmen pembangunan infrastruktur yang kerap kali dijanjikan, justru pemerintah terlihat malas.

“Tidak akan ada upaya bangun pipa di dalam negeri untuk mendistribusikan gas dalam memenuhi kebutuhan gas di tanah air. Pemerintah selama ini cari solusi gampang dalam hadapi mahalnya harga gas dengan impor,” kata Fahmy kepada Dunia Energi, Senin (28/8).

Pemeritah menjadikan keekonomian sebagai alasan untuk mendistribusikan gas dari Blok Tuna ke Vietnam dengan alasan, jika membangun pipa ke wilayah terdekat membutuhkan panjang pipa lebih dari 300 kilometer (km). Berbeda jika membangun pipa ke Vietnam hanya sekitar 80 km karena jarak dari mulut sumur ke wilayah perairan Vietnam membutuhkan pipa sepanjang 11 km ditambah sampai darat butuh sekitar 60 km – 70 km.

Menurut Fahmy, selama ini Indonesia menghadapi permasalahan infrastruktur gas yang minim dan menjadi faktor utama mahalnya harga gas. Faktor itu yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

“Padahal yang menyebabkan harga gas mahal adalah keterbatasan infrastruktur pipa dan adanya trading non pipa yang berperan sebagai makelar yang selama ini tidak pernah diatasi,” ungkap mantan anggota komite reformasi tata kelola migas itu.

Harry Poernomo, Anggota Komisi VII DPR, mengungkapkan pemerintah sah-sah saja jika bersikeras untuk ekspor gas ke Vietnam. Namun sebelum direalisasikan harus dipastikan terlebih dulu pemenuhan gas di dalam negeri.

“Kalau dalam negeri sudah terpenuhi,ekspor gas tidak masalah,” kata dia.

Selain itu, jika tetap memilih kebijakan ekspor maka latar belakangnya harus jelas. Salah satunya, faktor keekonomian. Untuk ekspor gas ke Vietnam, ketersediaan fasilitas gas di wilayah perbatasan membuat keekonomian lebih bagus jika dialirkan ke Vietnam dibanding dialirkan ke dalam negeri. Karena itu hasil dari ekspor pun harus bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Untuk itu, pemerintah jangan sampai mengeluarkan biaya tambahan jika memang harus melakukan impor.

“Sah-sah saja ekspor, tapi hasilnya dimanfaatkan untuk impor gas agar kebutuhan dalam negeri tercukupi, misal dengan cara swap,” tandas Harry.(RI)