JAKARTA – Pemerintah diminta konsisten menjalankan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga secara nasional, salah satunya dengan menyediakan infrastruktur pendukung. Salah satu wilayah yang membutuhkan penambahan infrastruktur berada di wilayah Timur.

“Rencana untuk mengalihkan dana program pembangunan infratruktur di wilayah pedalaman ke program lain sebaiknya ditinjau ulang. Pasalnya tidak sesuai dengan semangat yang selama ini digemabr-gemborkan pemerintah,” ujar Mulyadi, Wakil Ketua Komisi VII DPR kepada Dunia Energi.

Hal ini diungkapkan Mulyadi terkait rencana pemerintah untuk membatalkan dana yang sudah disetujui DPR dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017. Alokasi dana tersebut akan dialihkan untuk program lain.

Menurut Mulyadi, PT Pertamina (Persero) sudah mengkonfirmasi untuk mendukung program BBM satu harga. Untuk itu ketersediaan infrastruktur menjadi sangat vital. Apalagi selama ini distribusi BBM maupun LPG tidak dapat dilakukan di daerah-daerah tertentu karena keterbatasan infrastruktur.

“BBM dan LPG di daerah terpencil dan terluar selama ini tidak terlayani. Pertamina bilang untuk layani itu kalau tidak ada tangki penyimpanan tidak mungkin. Program satu harga BBM kalau tidak diterapkan, tidak konsisten dong pemerintah,” ungkap dia.

Pemerintah sebelumnya mewacanakan mengalihkan dana APBN untuk pembangunan tangki BBM dan LPG yang sebagian besar di wilayah timur dialihkan untuk membiayai program lain. Pertamina mengusulkan untuk membangun infrastruktur tersebut tanpa bantuan dana APBN 2017.

“Itu keputusan saya. Kalau bisa dikerjakan operator dikerjakan oleh operator, jadi tidak kena APBN,” kata Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Jonan, dana tersebut bisa dialihkan ke berbagai program lain yang tidak kalah penting terkait konversi energi. “APBN masih di Kementerian ESDM digunakan untuk jargas, converter kit untuk nelayan jadi tidak dialihkan ke Kementerian lain,” ungkap dia.

Pada awalnya pemerintah berencana membangun delapan tangki penyimpanan BBM di wilayah timur Indonesia dan daerah yang terpencil seperti di Kepulauan Mentawai, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Serta membangun tangki penyimpanan elpiji di empat lokasi, yakni di Jayapura (Papua), Wayame (Maluku), Bima (Nusa Tenggara Barat), dan Tenau (Nusa Tenggara Timur).

Mulyadi mengatakan rencana penugasan tersebut memang masih wacana, namun tentu berpotensi menambah beban Pertamina, kecuali jika memang Pertamina menyanggupinya secara langsung.

Pemerintah, lanjut dia, dalam program BBM sat harga harus benar-benar hadir. Hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan BBM satu harga secara nasional. “Kita dari DPR tidak setuju (kalau di stop). Ini menyangkut kepentingan masyarakat di daerah terpencil. Kalau pemerintah tidak hadir apa fungsi kita,” tandas Mulyadi.(RI)