Dunia Energi Logo Jumat, 22 September 2017

DPR Dorong Pemerintah Berikan Jaminan Distribusi BBM

JAKARTA – Target PT Pertamina (Persero) untuk mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) dinilai perlu didukung adanya jaminan dari pemerintah.

“Dengan seluruh sumber daya, pendanaan dan target kewajiban Pertamina saat ini terkait pembangunan kilang BBM, rasanya wajar Komisi VII DPR memberikan dukungan politik kepada Pertamina,” kata Ramson Siagian, Anggota Komisi VII DPR.

Untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri melalui produk hasil kilang pengolahan Pertamina, perseroan mengalokasikan belanja modal sekitar US$5 miliar-US$7 miliar. Sebagian besar atau US$3 miliar-US$4 miliar di antaranya akan berasal dari pinjaman.

Menurut Ramson, dengan belanja modal dan  nilai investasi yang begitu besar, Pertamina seharusnya diberikan kepastian dari pemerintah dalam rangka mengatur strategi swasembada BBM yang ditargetkan. Pasalnya, aturan yang ada belum menjamin hal tersebut.

Anggota Komisi VII DPR lainnya, Hari Purnomo juga menilai kepastian dari pemerintah akan memudahkan langkah Pertamina untuk bisa mengembangkan strategi pengembangan kilang minyak. Karena jika tidak ada kepastian atau payung hukum bisa saja untuk pengadaan dan distribusi BBM ke depan tidak lagi melalui Pertamina.

“Pertamina harus meminta jaminan ke pemerintah sebagai yang memonopoli dan distributor BBM nasional ke depan,” tegasnya.

Menurut Hari, jika perlu jaminan untuk Pertamina bisa dimasukan juga dalam RUU Migas yang akan dibahas.  “Mau Pertamina dalam RUU Migas bagaimana, cadangan strategis, apakah pemenuhan BBM masih di Pertamina? Itu bisa saja dimasukkan dalam UU Migas,” tandas Hari.(RI)

 

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)