Dito Ganinduto.

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dito Ganinduto mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi, terkait rencana pemerintah membentuk Dewan Pengawas Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Sampai saat ini belum disampaikan secara resmi, tetapi memang keberadaan Dewan Pengawas SKK Migas sangat diperlukan,” kata Dito di Jakarta, Rabu, 16 Januari 2013.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyatakan, pemerintah berencana membentuk Badan Pengawas SKK Migas. Menurutnya, rencana ini harus segera direalisasikan, mengingat pentingnya peran SKK Migas dalam perkembangan ekonomi nasional.

Menurut Jero, Badan Pengawas SKK Migas akan diketuai oleh dirinya sebagai Menteri ESDM. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) direncakan akan turut andil di dalam Badan Pengawan SKK Migas tersebut.

“Akan ada badan pengawas SKK Migas. Ketuanya saya sendiri,” paparnya, Selasa 15 Januari 2013, dalam acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Wamen ESDM, Jakarta.

Badan Pengawas ini akan jadi pengawas di dalam penentu kebijakan-kebijakan SKK Migas. Di dalam kontrak, imbuh Jero, kedepannya tidak hanya satu lembaga lagi yang melakukan.

“Terkait dengan kontrak, nantinya tidak hanya satu lembaga yang mengambil keputusan. Semuanya akan turut serta,” imbuhnya.

(FWP / duniaenergi@yahoo.co.id)