YOGYAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta penyelesaian perundingan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia bisa segera direalisasikan, dan anak usaha Freeport-McMoRan Inc asal Amerika Serikat bisa mendapat perpanjangan kontrak, dengan syarat proses divestasi 51% saham harus tuntas terlebih dulu.

“Presiden bilang perpanjangan maksimal 2×10 tahun, tapi 51% saham diambil sekarang,” ujar Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya  Mineral (ESDM) di Yogyakarta, Jumat (23/2).

Kontrak karya Freeport untuk mengelola tambang emas dan tembaga Grasberg, Papua akan berakhir pada 2021.

Rencana divestasi 51% saham Freeport Indonesia akan direalisasikan melalui akuisisi hak partisipasi Rio Tinto perusahaan pengelola Tambang Grasberg, Papua itu.  Divestasi saham Freeport ditargetkan rampung pada Juni 2018

Menurut Jonan, Maret hingga Juni perundingan dengan Rio Rinto memasuki pembahasan due diligence dan valuasi nilai hak partisipasi yang akan dikonversi menjadi saham.

Pemerintah akan melakukan divestasi saham melalui aturan yang berlaku agar tidak timbul masalah dikemudian hari.

“Maret sampai Juni due diligence. Kami sedang cek buku Freeport dan lain-lain. Jadi ada dokumentasi lengkap semuanya kalau mau 51%. Misalnya, kami ambil harga sekian harus ada dasarnya. Kalau kami ambil tidak lengkap nanti jadi masalah,” kata dia.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin ekspor konsentrat bagi Freeport menyusul keluarnya rekomendasi dari Kementerian ESDM.

Menurut Jonan, pemberian rekomendasi tersebut untuk memastikan kegiatan operasi di tambang bawah tanah Grasberg tetap berjalan. Apalagi tambang di wilayah Papua adalah tambang bawah tanah paling terdepan dalam teknologi.

“Semua operator tambang bawah tanah belajar dari Grasberg, terowongan bawah tanah yang panjangnya hampir 700 km,” kata dia.

Jumlah rekomendasi ekspor konsentrat yang didapatkan Freeport sebesar 1.247.866 wet metrik ton (wmt). Kuota tersebut masih dibawah permintaan yang diajukan Freeport sebesar 1.663.916 wmt.(RI)