JAKARTA – Skenario penurunan harga gas dinilai harus adil dan seimbang antara upaya yang dilakukan di hulu, midstream hingga hilir. Langkah efisiensi tidak hanya dilakukan pada sisi upstream atau hulu, namun downstream hilir juga harus melakukan hal yang sama.

“Paradigma harga gas kan ada hulu dan hilir, tidak hanya di plant gate, yang di hilir juga harus transparan. Mereka sudah efisien belum dalam menghasilkan produk. Jadi pertanggungjawabannya jelas untuk di hulu,” kata Andang Bachtiar, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) usai sidang DEN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (14/11).

Menurut Andang, Kementerian Perindustrian harus turun tangan dalam memastikan transparansi industri. Jangan sampai sektor hulu sudah rela menurunkan komponen biaya dan bagian pemerintah juga sudah diturunkan, tapi produk yang dihasilkan juga tidak dapat bersaing.

“Teman-teman di hilir harus rela transparan, efisien tidak produknya. Jadi harus sharing the pain,” kata dia.

Selain transparansi di sisi hilir, pemerintah juga diminta melakukan kajian untuk memberikan kompensasi bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mau menurunkan harga gas dari blok-blok mature yang sudah terbayar investasinya.

“Ada blok sudah ke bayar investasinya tinggal ambil utungnya atau IRR-nya, apakah bisa menurunkan lagi harganya. Misalnya dengan perpanjangan kontrak,” ungkap Andang.

Andang mengatakan biaya operasi juga masih bisa ditekan, terlebih dengan kondisi harga minyak yang masih anjlok, membuat banyak perusahaan jasa migas juga bersedia menurunkan biayanya. Beberapa opsi ini masih belum dibahas secara serius oleh pemerintah, padahal potensi keberhasilannya cukup besar.

“Sejak dua tahun lalu harga minyak turun, harga service juga turun sekitar 8%-12 %. Nah penurunan cost services belum dibicarakan,” tandas dia.(RI)