JAKARTA -Program Indonesia Terang di wilayah timur Indonesia akan memberi fokus perhatian di enam provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Pada 2016, pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 441 miliar untuk membangun listrik dengan kapasitas 9,4 MW di enam provinsi ini.

“Secara keseluruhan Program Indonesia Terang (PIT) akan memerlukan investasi sekitar Rp 100 triliun, dengan harapan 80% di antaranya akan dipenuhi oleh investasi korporasi, dan APBN akan menyangga 20% dari kebutuhan investasi. Untuk itu pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE) menjadi semakin penting dan mendesak,” ujar Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral disela pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Papua Barat, Kamis (21/4).

Menurut Sudirman, selama ini pembangunan prasarana ketenagalistrikan pedesaan dianggap tidak ekonomis secara bisnis hingga sepi investor. Alasannya, bisa karena prasarana jalan dan akses transportasi yang buruk. Bisa pula karena masih lemahnya sumber daya manusia dan pendanaan. Padahal jika listrik masuk desa, masyarakat desa akan mendapat akses penerangan yang lebih baik.

“Pendeknya, listrik itu vital sebagai jendela peradaban, pendorong ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan,” tukas Sudirman dalam keterangan tertulisnya.

Negara, imbuhnya, lantas memfasilitasi mekanisme penyediaan infrastruktur, feed-in-tariff (FIT), dan subsidi harga untuk mendorong kelayakan ekonomi pembangunan listrik pedesaan. “Kita perlu memberikan perhatian lebih khusus kepada masyarakat di desa-desa DTPK supaya mereka dapat segera mengenyam listrik. Tanpa kebijakan dan aksi yang berpihak padanya, mustahil listrik terakses sesuai target yang telah dicanangkan,” katanya.

Hingga kini, masih ada 12.659 desa tertinggal, atau 16% dari total jumlah desa Indonesia, yang belum beroleh akses listrik dari jaringan PT PLN (Persero). Pemerintah melalui Program Indonesia Terang ditargetkan hingga akhir 2019 kelak 10.300 desa sudah terlistriki.(AT)