JAKARTA – Pemerintah menegaskan akan tetap menjaga kegiatan sosial dan ekonomi di Papua tetap berjalan kondusif, meski PT Freeport Indonesia menghentikan aktivitas operasinya.

Teguh Pamuji, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Negosiasi Pemerintah dengan Freeport, mengungkapkan Kementerian ESDM telah menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura untuk membahas kelanjutan negosiasi antara pemerintah dengan Freeport, Kamis (9/3).

“Pertemuan ini secara umum menjelaskan kebijakan pemerintah yang tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral,” ungkap Teguh.

Pemerintah telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada anak usaha Freeport-McMoRan Inc tertanggal 10 Februari 2017. Pemerintah juga  telah menerbitkan rekomendasi ekspor konsentrat pada 17 Februari 2017.

Dalam kesempatan yang sama,  Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, menyatakan saat ini pemerintah terus menyelesaikan hal-hal yang terkait stabilisasi investasi.

Namun apabila setelah enam bulan tidak bisa menerima IUPK, Freeport dipersilakan kembali ke Kontrak Karya (KK), tapi tidak bisa ekspor konsentrat.

“Kami juga sudah mengakomodasi aspirasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, sebagian besar progress negosiasi yang dilaksanakan pemerintah,” kata Bambang.

Gubernus Papua, Lukas Enembe, menyambut positif sikap pemerintah dan menyatakan dukungan Pemprov Papua terhadap kebijakan terhadap Freeport.

“Kami minta pemerintah tegas kepada Freeport. Pemprov Papua juga minta agar diikutsertakan dalam membahas masa depan operasi Freeport dan aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah, tetap diupayakan,” tandas Lukas.(RA)