JAKARTA– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap pemerintah daerah ikut serta mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) satu harga demi mencegah penyalahgunaan. Fanshurullah Asa, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas, mengatakan pemda harus memastikan penjualan BBM satu harga benar-benar sampai ke pembeli akhir.

“Pemda harus memastikan operasionalnya berjalan dengan baik dan penjualannya juga betul-betul untuk masyarakat kecil. Pengendalian distribusi dan penjualan harus diperhatikan, jangan sampai ada yang datang jauh-jauh ke SPBU, BBM-nya habis, kasihan. Tolong ini diawasi,” ujar Fanshurullah.

Hingga Senin (27/11), program BBM satu harga menjangkau 31 lokasi yang masuk kategori 3T, yaitu terluar, terpencil, dan tertinggal. Hingga 2019, pemerintah memproyeksikan 150 lokasi menjadi sasaran program ini. Distrik Suassapor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat menjadi lokasi ke-31 yang menjadi sasaran program BBM satu harga.

Kementerian ESDM dan Pertamina pada Jumat (24/11) meresmikan lembaga penyalur program BBM Satu Harga, yakni SPBU Kompak di Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. SPBU Kompak di Distrik Sausapor merupakan titik ke-31 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang telah diresmikan sepanjang tahun 2017.

Distrik Sausapor, berjarak sekitar 150 kilo meter arah utara dari Sorong, Kota terdekat dengan Tambrauw. Untuk menjangkau Distrik Sausapor, perjalanan ditempuh melalui jalur darat selama 4 jam dari Kota Sorong. Perjalanan dengan medan yang berat serta melalui hutan dan bukit yang curam. Kondisi jalan pun sebagian besar tidak beraspal.

Sebelum adanya SPBU Kompak ini, warga Distrik Sausapor membeli BBM dari pengecer dengan harga berkisar Rp.15.000 hingga Rp.20.000 per liter. Dengan adanya SPBU Kompak di Distrik Sausapor, kini masyarakat Tambrauw dapat memperoleh BBM dengan harga Rp.5.150 untuk Solar dan Rp. 6.450 untuk Premium, sama seperti harga di Pulau Jawa.

Fanshurullah memuji sinergi Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina dalam merealisasikan lembaga penyalur BBM Satu Harga.

“Alhamdulillah, kita sampai hari ini sudah 31 lembaga penyalur yang telah diresmikan. Sebanyak 29 oleh Pertamina dan 2 oleh badan usaha swasta, ini luar biasa perhatian Pemerintah,” kata Fanshurullah seperti dikutip laman Kementerian ESDM.

Harya Adityawarman, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM,menyebutkan bahwa terwujudnya BBM Satu Harga di wilayah pelosok Papua Barat adalah hasil sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM, BPH Migas,Pemerintah Daerah bersama Pertamina dalam mendukung program Nawacita di sektor energi.

“Ini adalah wujud nyata niat baik Pemerintah pusat untuk benar-benar apa yang menjadi program Nawacita bisa terwujud di bumi Papua dan seluruh Indonesia,” tambahnya.

Mesakh Matusala, Wakil Bupati Tambrauw, menyambut baik adanya program BBM satu harga di wilayahnya. Dia berharap BBM satu harga di Tambrauw dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

“Saya harap ini mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta manfaat lain bagi warga masyarakat di sini,” ujarnya.

SPBU Kompak di Distrik Sausapor memiliki kapasitas tangki Premium dan Solar masing-masing sebesar 10 kilo liter. Pasokan BBM untuk SPBU Kompak ini disuplai dari Terminal BBM Sorong.

Sesuai roadmap BBM Satu Harga, pada tahun 2017 akan didirikan 59 lembaga penyalur, dengan rincian 54 penyalur Pertamina dan lima penyalur swasta, yaitu PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).

Program BBM satu harga diatur dalam Permen ESDM Noor 36 Tahun 2016. Jenis BBM yang diatur adalah solar bersubsidi dan premium. Program ini bertujuan menyamakan harga BBM di wilayah 3 T denganharga resmi yang ditetapkan pemerintah saat ini. (DR)