JAKARTA– Program bahan bakar minyak (BBM) satu harga terus dikebut implementasinya setelah 26 titik terealisasi, dalam waktu dekat akan ada implementasi di enam titik hingga November 2017. Enam lokasi tersebut antara lain Kabupaten Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara, Kabupaten Klungkung di Bali, Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua, Kabupaten Tambrauw di Papua Barat, Kabupaten Berau di Kalimantan Utara, serta di Kepulauan Riau.

“Ada enam lagi yang akan diresmikan. Kondisi sudah 100% siap operasi,” kata Anggota Komite BPH Migas Henry Achmad di kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (18/10).

Menurut Henry, implementasi akan dilakukan Oktober 2017 untuk satu lokasi sementara sisanya akan dilakukan pada November 2017 dengan sebagian besar bentuknya adalah bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) compact. “Akan kami lakukan setelah kapal datang, bentuknya SPBU Compact. Sisanya lima buah kita rencanakan di November,” ujarnya.

Tahun ini, pemeritnah menargetkan ada 54 SPBU atau lembaga penyalur yang terbangun di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, untuk menyalurkan BBM satu harga.

Selain menyiapkan implementasi di enam titik tersebut ada delapan titik lainnya yang saat ini sudah memasuki tahap konstruksi yakni di wilayah Sulawesi Tengah , Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara yang masing-masing akan dibangun di ada dua titik, serta Nusa Tenggara Timur.

Henry menjelaskan saat ini BPH Migas bersama Pertamina juga berkoordinasi untuk menyelesaikan proses legalitas pembangunan SPBU di 14 titik lainnya.

“Target kami 54 (SPBU) tahun ini, sisanya itu masih 10-20%. Nah ini yang perlu koordinasi lebih baik lagi sehingga yang jumlahnya tadi 14 lagi itu perlu suatu upaya baik dengan pemda dan juga dari calon investor yang akan membangun,”ujarnya.

Untuk bisa mengejar target yang dicanangkan, BPH Migas kata Henry, sebenarnya memiliki rencana cadangan yang akan coba diusulkan yakni dengan memasukan titik lokasi subpenyalur yang sudah tersedia sebagai bagian dari titik-titik BBM satu harga.

Subpenyalur merupakan lembaga bentukan BPH Migas yang dibuat sebelum adanya program BBM satu harga. Lembaga ini awalnya juga difungsikan sebagai penyelalur BBM di wilayah terpencil dan pedalaman.

Ada enam subpenyalur yang diusulkan yakni terletak di wilayah Gorontalo, Maluku utara, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur (NTT). “Kami akan bicara dengan Pertamina apakah subpenyalur bisa kita tambahkan sebagai titik wilayah BBM satu harga,” tandasnya. (RI)