JAKARTA – Keputusan lokasi pembangunan fasilitas pengelolaan gas produksi Blok Masela di tengah laut (offshore) atau di darat (onshore) sepenuhnya saat ini berada di tangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pilihan yang terbaik adalah yang dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan Presiden Joko Widodo saat ini sedang mempertimbangkan banyak hal, terutama hal yang lebih luas berkaitan dengan kemanfaatan bagi masyarakat Maluku.

“Semua argument, semua justifikasi pertimbangan-pertimbangan, baik yang berpandangan untuk berproduksi baik di darat maupun di laut sudah sama-sama mengungkapkan pandangannya secara terbuka, secara sangat transparan kepada Bapak Presiden melalui sidang kabinet terbatas,” kata Sudirman di Ambon, Kamis.

Menurut Sudirman, Presiden selalu berpesan yang paling penting bagi proyek Masela adalah amanat undang-undang dasar bagaimana proyek ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk itu, seluruh masyarakat Maluku diharapkan tenang dan dapat menciptakan iklim yang kondusif sehingga tidak membuat investor ragu untuk menanamkan investasinya karena iklim yang kurang kondusif untuk berinvestasi.

”Saya menghimbau kepada masyarakat, proyek ini toh masih perlu waktu untuk persiapan, 8 hingga 9 tahun ke depan baru dapat direalisasikan 3 tahun lagi baru ada keputusan final mengenai investasinya, karena itu lebih baik kita menciptakan suasana yang kondusif supaya investor itu nyaman berada disini, karena untuk apa kita rebut-ribut kalau kalau akhirnya investor tidak jadi bekerja disini,” tandas Sudirman.

Inpex Corporation melalui Inpex Masela Ltd merupakan operator Blok Masela yang berlokasi di Laut Arafuru, Maluku dengan kepemilikan 65% saham. Sisanya, dikuasai Shell 35%. Kontrak kerja sama pengelolaan blok ini baru akan berakhir pada 2028 mendatang.(AT)