JAKARTA – Lelang wilayah kerja minyak dan gas yang digelar pemerintah tahun ini diprediksi tidak akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Mekanisme kontrak baru, gross split yang disiapkan dianggap belum mampu mendongkrak minat investasi di sektor hulu migas.

Pri Agung Rakhmanto, pengamat migas dari Universitas Trisakti, mengatakan gross split sebenarnya tidak terlalu buruk diimplementasikan karena sudah lumrah digunakan di industri migas internasional. Hanya saja gross split versi Kementerian Energi dan Sumber Daya Minral (ESDM) berbeda dengan gross split pada umumnya. Bagian pemerintah masih terlalu besar dibanding bagian kontraktor. Padahal kontraktor menaggung seluruh biaya investasi.

Menurut Pri, strategi pemerintah dengan memberikan insentif split berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif masih tidak sebanding dengan biaya dan pajak yang harus dikeluarkan kontraktor. Jika digabung antara split yang merupakan penerimaan bukan pajak dan penerimaan pajak, jumlahnya jelas membuat bagian pemerintah jauh lebih besar. Hal ini yang membuat investor akan berpikir panjang sebelum kembali berinvestasi di Indonesia.

“Goverment take terlalu besar, setelah pajak akan menjadi mendekati 70%. Padahal dengan PSC konvensional, government take setelah pajak hanya berkisar 45%-50%,” kata Pri kepada Dunia Energi, Selasa (23/5).

Dia menambahkan, gross split baru akan bisa bekerja jika pemerintah mau berkorban untuk menurunkan bagian di kisaran 25%-35%. “Tarif royalti di dunia kan juga tidak ada yang lebih besar dari 35%,” ungkap Pri.

Pada periode pertama 2017, pemerintah telah resmi membuka lelang terhadap 15 WK migas. Sebanyak 10 WK merupakan WK konvensional yang dilelang melalui penawaran langsung. Serta lima WK non konvensional, tiga di antaranya dilelang melalui mekanisme penawaran langsung dan dua WK dilelang secara reguler.

Menurut Pri, tidak menutup kemungkinan tetap akan ada penawaran terhadap 15 WK tersebut. “Jikapun diminati, itu kemungkinan adalah oleh investor baru yang relatif belum berpengalaman dan tidak bisa kita pastikan realisasi komitmen investasinya nanti,” kata dia.(RI)