Dunia Energi Logo Jumat, 24 November 2017

APR Hengkang, PLN Jamin Pasokan Listrik Nias Aman

JAKARTA – PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik untuk masyarakat Nias tetap akan berjalan normal, meskipun American Power Rental (APR) Energy sebagai pemilik Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 2×10 megawatt (MW) tidak meneruskan kerja sama pada akhir Mei 2016.

“PLN sudah menyiapkan mesin pengganti sebesar 26 MW. Saat ini sudah siap operasi 14 MW, 7 MW sudah sampai di lokasi dan akan beroperasi 26 Mei 2016. Sisanya, 5 MW akan beroperasi 30 Mei. Jadi tidak ada masalah jika APR memadamkan mesin sewa pada akhir Mei,” ungkap Amir Rosidin, Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera kepada Dunia Energi.

Menurut Amir, PLN sebelumnya telah mengupayakan untuk melakukan perpanjangan masa kontrak sewa pembangkit kepada APR, namun negosiasi berjalan buntu karena tidak adanya kesepakatan tenggat waktu sewa.

“APR tidak mau diperpanjang kontrak sewanya hingga akhir Desember 2016, mereka maunya sewa berakhir sampai dengan 11 Juni 2016 dan PLN membeli mesin tersebut,” tukas dia.

Selain meminta perpanjangan kontrak, PLN juga telah berusaha untuk menyediakan mesin pembangkit berdasarkan spesifikasi mesin APR namun hingga tenggat waktu masa kontrak belum juga diterima. ” PLN meminta spesifikasi mesin dan peralatan lainnya sampai saat ini belum dikirim ke kami,” kata Amir.

APR Energy sebelumnya mengirimkan surat terbuka kepada masyarakat Nias yang berisi informasi tentang akan diputusnya aliran listrik dari pembangkit milik perusahaan asal Amerika Serikat itu.Dalam surat tersebut tertulis bahwa alasan APR menghentikan aliran listrik karena PLN belum membayar seluruhnya biaya sewa pambangkit sebesar Rp90 miliar.

Nizar Rachman, Country Director APR Energy, menyatakan APR telah berupaya untuk meminta penyelesaian tunggakan kepada PLN tapi karena sudah masuk masa jatuh tempo belum ada respon maka APR memutuskan kerja sama dengan PLN.

“PLN berhutang kepada APR Energy atas biaya sewa pembangkit sebesar Rp. 90 miliar, utang tersebut telah dibayar Rp 50 miliar, sedangkan sisanya Rp 40 miliar belum dibayar dan jatuh tempo pada 27 Mei 2016,” tandas Nizar.(RI)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)