J

AKARTA – Keinginan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempeluas pembangunan sambungan jaringan gas rumah tangga (SR) pupus lantaran usulan penambahan anggaran ditolak DPR.

IGN Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, mengatakan pada semester kedua pemerintah berniat memperluas pembangunan jaringan gas rumah tangga.

“Jargas sesuai ini (APBN), karena harus ada penghematan 15%. Jadi jumlah jargas persis seperti di APBN 59 ribu sekian,” kata Wiratmaja di Jakarta, Kamis (13/7).

Pada 2017, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menganggarkan dana untuk membangun jargas sebanyak 59.809 sambungan rumah tangga di sembilan daerah.

Sembilan daerah tersebut adalah yaitu Kota Pekanbaru (3.270 SR), Kab. Musi Banyuasin (6.031 SR), Kab. PALI (5.375 SR), Kab. Muara Enim (4.785 SR), Kota Bandar Lampung (10.321 SR), Kab. Mojokerto (5.101 R), Kota Mojokerto (5.000 SR), Kota Samarinda (4.500 SR), Kota Bontang (8.000 SR), dan DKI Jakarta (7.426 SR).

Wiratmaja mengatakan penghematan sebenarnya telah dilakukan Kementerian ESDM dan hasil dari penghematan itu akan digunakan untuk biaya pembangunan. Penghematan dicapai dari batalnya pembangunan tangki BBM dan LPG. Pemerintah akhirnya menunjuk PT Pertamina (Persero) untuk membangun fasilitas tersebut.

Selain itu, penghematan juga dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa pembangunan jargas. “Dari lelang kan ada yang beberapa di bawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS), itu kita hemat,” tukas dia.

Menurut Wiratmaja, pemerintah berniat memperluas pembangunan jargas sebanyak 19.000 SR. Setelah melalui kajian yang bisa direalisasikan hanya sebanyak 6.000 SR. Namun jumlah itu juga akhirnya urung direalisasikan, lantaran usulan penambahan anggaran ditolak DPR.

“Tadinya kan hasil penghematan dialihkan ke jargas. Tapi kan diminta memotong anggaran 15%,” kata Wiratmaja.(RI)