JAKARTA –  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan alokasi pembangunan jaringan gas (jargas) untuk sambungan rumah tangga (SR) pada 2018. Keputusan tersebut diambil menyusul pengalihan alokasi anggaran untuk program lain.

Ego Syahrial, Direktur Jendral Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan perubahan strategi pemerintah untuk tahun depan yang ingin meningkatkan porsi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta peningkatan aktivitas pengeboran sumur-sumur air bersih membuat alokasi anggaran untuk jargas sedikit dialihkan.

Tidak hanya jumlah sambungan yang diturunkan, jumlah kota yang akan mendapatkan jatah untuk dibangun jargas juga direvisi.

“Kita harus menggencarkan Energi Baru Terbarukan (EBT), sumur bor (air bersih), segala macam sehingga yang tadinya untuk 118.000 SR di 20 kota, sekarang turun menjadi 17 kota dan kalau tidak salah 78.000 SR, ” kata Ego saat ditemui seusai menggelar rapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (11/10).

Pemerintah menargetkan pembangunan jargas rumah tangga hingga 1,9 juta SR. Namun data Kementerian ESDM saat ini realisasi capaian pembangunan jargas tidak sampai 50%.

“Sekarang saja baru 24% (tercapainya). Ini kan memang sampai 2019, target saya 40%-45%,” kata Ego.

Pemerintah lanjut Ego mengalami kendala dalam pembangunan jargas,  yakni terbatasnya sumber pendanaan. Kondisi saat ini  sudah lebih baik karena banyak program-program yang langsung menyentuh masyarakat. “Hanya anggaran pemerintah kan terbatas,” tugas dia. .

Alokasi lebih besar justru didapatkan pada program pembagian converter kit untuk nelayan pada tahun depan.

Namun peningkatan ini sebenarnya juga imbas dari belum selesainya pembagian pada tahun ini. Kementerian ESDM tahun ini sebenarnya menargetkan bisa membagikan 24.000 paket converter kit, namun proyeksi realisasi hingga akhir tahun hanya 16 ribu paket.

Menurut Ego, masalah pendataan menjadi penyebab tidak tercapainya target tersebut. Untuk itu, sisa dari paket yang tidak sempat terbagi tahun ini akan dimasukan ke dalam pembagian di 2018.

“Seharusnya tahun ini 24.000 hanya bisa dieksekusi kan 16.000 terkait masalah pendataan segala macam. Akhirnya kita alihkan ke 2018 menjadi sekitar 40.000.,” kata Ego.(RI)