JAKARTA – PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), perusahaan penyedia jasa untuk solusi rantai suplai terintegrasi bahan bakar minyak dan kimia dasar, telah menyampaikan kepada pemerintah dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk mendukung program BBM satu harga.

V Suresh, Direktur AKR, mengatakan keikutsertaan AKR dalam program BBM satu harga mengacu pada persyaratan pemerintah.

“AKR yang saat ini menjangkau 130 SPBU yang ada di Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Bali, sudah menjual bahan bakar diesel bersubsidi dengan satu harga,” kata Suresh kepada Dunia Energi, Selasa (6/6).

Dia menambahkan, persyaratan yang disebutkan oleh pemerintah merupakan persyaratan terkait dengan lokasi baru di daerah terpencil yang alokasinya akan diberikan selanjutnya. AKR akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memasok ke daerah-daerah ini sesuai kebutuhan.

“Kami yakin akan bekerja sama dengan BPH Migas untuk alokasi tahun 2017 saat ini dan untuk mandat lebih lanjut,” kata Suresh.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menegaskan program BBM satu harga secara nasional harus dijalankan setiap badan usaha yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah.

Selain PT Pertamina (Persero), AKR ditunjuk untuk menyalurkan BBM penugasan solar dengan cetane 45 dan BBM jenis premium dengan RON 88.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM, mengatakan Pertamina dan AKR mau tidak mau wajib mengikuti program BBM satu harga, jika tidak sanksi tegas dipastikan akan menanti.

Pada 2017, AKR melalui sekitar 137 lembaga penyalur mendapat alokasi penyaluran solar dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sebanyak 300 ribu kilo liter (KL). Alokasi solar tersebut didistribusikan di wilayah Sumatera Utara, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.(RA)