Dunia Energi Logo Rabu, 20 September 2017

KPK akan Kawal Proyek-Proyek Ketenagalistrikan

LOMBOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memberikan pendampingan pada proyek-proyek ketenagalistrikan. Selain memberikan penindakan pada tindak pidana korupsi, KPK juga melakukan pencegahan dan pendampingan melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup), salah satunya Korsup Ketahanan Energi.

Agus Rahardjo, Ketua KPK, mengatakan melalui korsup, KPK berkomitmen membantu mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi sektor energi, termasuk di dalamnya sub sektor kelistrikan. “Jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat, kami punya kewenangan untuk menyampaikannya kepada Presiden,” jelas Agus saat mengikuti kunjungan Lapangan ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang (3 x 25 MW) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (28/4).

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Agus didampingi Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR RI, serta Djoko Rahardjo, Plh. Direktur Bisnis Regional Sulawesi Nusatenggara PT PLN (Persero).

Jarman mengungkapkan bahwa kondisi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membutuhkan teknis melistriki yang berbeda dengan negara kontinen. Saat ini kondisi NTB sudah jauh lebih baik, namun terdapat beberapa proyek yang masih membutuhkan dukungan dari KPK dan Komisi VII DPR RI untuk penyelesaiannya.

Menurut Jarman saat ini persoalan pengadaan lahan untuk infrastruktur ketenagalistrikan telah mendapat payung hukum dengan terbitnya Peraturan Presiden no 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Perpres ini disebutnya telah mempermudah perizinan termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Semua prosedur memang harus dilalui, namun dengan terbitnya Perpres ini, semua dapat dipercepat,” kata Jarman seperti dikutip situs Kementerian ESDM.

Jarman mengataka saat ini PLN harus patuh pada standard Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Jika terjadi pemadaman, maka PLN wajib memberikan kompensasi sesuai dengan Deklarasi TMP.

PLTU Jeranjang sendiri terdiri dari tiga unit yang masing-masing berkapasitas 25 MW. Unit 3 yang didanai APBN telah beroperasi pada tahun 2012. Sedangkan unit 1 dan 2 ditargetkan selesai tahun ini. Sebelum berkunjung ke PLTU Jeranjang, rombongan menyempatkan diri menengok lokasi pembangunan PLTGU Lombok Peaker (60MW) yang akan digunakan saat beban puncak atau malam hari. PLTGU tersebut ditargetkan beroperasi tahun depan.(AT)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)