JAKARTA – PT PLN (Persero) menargetkan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berkapasitas 10 megawatt (MW) yang dibeli untuk mengatasi krisis listrik di Pulau Nias, Sumatera Utara akan beroperasi pada Minggu (10/4).

Pembelian mesin merupakan salah satu dari tiga upaya yang dilakukan untuk mengatasi krisis listrik sebesar 20 MW dari total beban puncak sebesar 24 MW di Nias. Dua upaya lainnya, adalah melakukan negosiasi dengan pemilik mesin, baik di Amerika maupun perwakilan di Indonesia. Serta melakukan mobilisasi genset yang berada di Langsa sebesar 12 MW ke Pulau Nias.

“Saat ini tim kami tengah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi kekurangan pasokan ini,” ujar Amir Rosidin, Direktur Bisnis  Regional Sumatera PLN,.

Tidak beroperasinya dua Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sewa berkapasitas 2×10 megawatt (MW) menyebabkan pemadaman listrik di Nias. Hal ini akibat dari penyedia jasa sewa PLTD Nias melakukan pemutusan sepihak oleh pemilik mesin PLTD sewa secara tiba-tiba, dua hari sebelum jatuh tempo. Padahal seharusnya sesuai kontrak dua bulan sebelum jatuh tempo.

“Penghentian operasi mesin secara sepihak sangat disesalkan karena hal ini berhubungan dengan pelayanan listrik PLN kepada para pelanggan di Nias yang terpaksa harus mengalami pemadaman,” ungkap Amir dalam keterangan tertulisnya.

Padahal sebelumnya PLN telah melakukan pertemuan dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Plus dan operator PLTD sesuai perpanjangan sewa dan disepakati  akan mengoperasikan mesin PLTD sewa selama 1 tahun. Namun pada Jumat (1/4) malam, pukul 22.21 WIB pemilik PLTD sewa memberhentikan operasi mesin tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa kewajiban PLN telah sesuai dengan kontraknya. Karena untuk wilayah Nias sendiri PLN tidak mempunyai tunggakan dan semua tagihan yang sudah masuk telah diselesaikan pembayarannya oleh PLN,” ungkap Amir dalam keterangan tertulisnya.

Kontrak sewa PLTD telah berakhir pada 25 Maret 2016, dan Pembayaran tahap I telah dilakukan oleh PLN pada 23 Maret 2016 sebesar Rp 9 miliar. Sisanya, pembayaran tahap II telah dilakukan pada 1 April 2016 sebesar Rp 9 miliar. Dengan demikian kewajiban PLN terhadap penyedia sewa telah dipenuhi, namun pada tanggal yang sama pihak penyedia sewa PLTD tiba-tiba menghentikan operasinya.

Kesepakatan berikutnya kontrak sewa diperpanjang hingga Maret 2017, tetapi amendemen sewa hanya ditandatangani oleh salah satu penyedia sewa saja yakni PT Kutilang Paksi mas (KPM)

PLN Wilayah Sumatera Utara juga telah melakukan audiensi ke Kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam audiensi tersebut GM PLN Wilayah Sumut Agung Nugraha melaporkan permasalahan yang terjadi di Nias kepada PLT Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan meminta dukungan terhadap usaha yang dilakukan PLN Wilayah Sumut.

Selanjutnya selain ke Gubernur,  pada hari yang sama, Sabtu (2/4)  GM PLN Wilayah Sumut   berkoordinasi dengan panglima,  demi kepentingan keamanan dan ketertiban, Panglima  memerintahkan Danrem Sibolga untuk mengkoordinir Kodim dan Polres Nias untuk membantu PLN Area Nias segera menormalkan kelistrikan di Pulau Nias.

Pada saat yang sama, di Nias (2/4) juga diadakan pertemuan kembali dengan segenap tokoh Muspida Plus, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Saat ini untuk memastikan aliran listrik di lokasi strategis dan pusat-pusat layanan masyarakat terpenuhi, PLN memanfaatkan genset yang didatangkan dari sejumlah Wilayah Di Sumatera Utara.

Selain itu upaya untuk mengatasi pemadaman yang berlangsung terus dilakukan, setelah sebelumnya PLN mendatangkan 10 genset ke Nias yang diambil dari seluruh Area di Wilayah Sumut di antaranya dari Sibolga 6×50 kVa, Binjai 3×100 kVA, Pematang Siantar 1×100 kVA, Padang Sidimpuan 2×100 kVA + 50 kVA, Medan 1×100 kVA, Lubuk Pakam 1×100 kVA, Rantau Prapat 1×100 kVA.

Sebanyak 10 genset dengan dengan total kapasitas 650 kVA telah tiba di Nias. Dan berhasil terpasang, sementara hari ini Pengiriman genset gelombang II sebanyak 7 genset dengan total kapasitas 600 kVA juga telah berhasil merapat di Nias.

Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebelumnya mengharapkan agar PLN menjaga kepercayaan publik dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat harus dijaga dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Inilah esensi dari public service,” ungkap Sudirman.

Di sisi lain, Sudirman juga mengajak publik untuk memahami bahwa masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya di pulau terluar dan terdepan serta Indonesia Timur yang belum menikmati listrik.

“Perbedaan yang jauh antara kehidupan masyarakat kota dengan di desa hendaknya semakin menyadarkan kita untuk lebih memahami pentingnya subsidi tepat sasaran. Ini harus menjadi movement (gerakan),” lanjut Sudirman.(AT/RA)