Dunia Energi Logo Jumat, 24 November 2017

Tren Harga Minyak Naik, Pemerintah Harus Hati-hati Tetapkan Harga Baru BBM   

JAKARTA – Seiring kebijakan evaluasi harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar setiap tiga bulan, pemerintah akanmengumumkan harga baru pada akhir Maret 2016. Sejumlah pengamat meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam  menetapkan harga baru BBM tersebutyang berlaku untuk periode April-Juni 2016.

Ferdinand Hutahaean, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia,mengatakan  penetapan harga untuk periode April 2016-Juni 2016 tentu akanmenggunakan rata rata Mean of Plats Singapore (MOPS) periode 25 Januari-24Maret 2016 dengan kondisi harga minyak dunia jatuh pada titik terendah.

“Akibatnya harga jual BBM akan jauh di bawah dan ini tentu menempatkanpemerintah dan Pertamina dalam zona yang kurang baik. Pasalnya, tren hargaminyak dunia justru sedang naik dibandingkan periode Januari- Februari,” ungkapFerdinand di Jakarta,  Rabu (16/3).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan perhitungan harga dasar BBM menggunakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 hingga 24 bulan sebelumnya.

Untuk harga BBM periode Januari-Maret 2016, formula yang digunakan adalah MOPSdan kurs rata-rata 25 September-24 Desember 2015. Hasilnya harga solar ditetapkan Rp5.650 per liter dan premium non-Jamali Rp6.950 per liter untukJamali sebesar Rp7.050 per liter.

Menurut Ferdinand, jika pemerintah menurunkan harga BBM sesuai dengan rata-rataMOPS periode Januari-Maret 2016, belum tentu penurunan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah tidak punya instrumen di lapangan ketika harga BBM turun, makaharga-harga bahan pokok ikut turun, temasuk biaya angkutan,” kata dia.

Ferdinand mengusulkan agar pemerintah mengubah kebijakan dan regulasi penetapanharga BBM. Ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu murni harga pasar atau sistem flat patokan harga BBM dengan penetapan batas atas dan batas bawah. Karena mekanisme harga pasar dilarang konstitusi, pilihan harus jatuh kepada harga flat patokan harga dengan batas atas dan batas bawah. “Patokan harga juga jangan lagi menggunakan rata-rata MOPS akan tetapi menggunakan asumsi harga minyak mentah dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Ini lebih baik daripada kita mengacu pada MOPS,” kata Ferdinand.

Sistem harga flat, lanjut dia, dengan patokan harga ini ditentukan dengan komponen utama harga crude yang ditetapkan dalam APBN dan kurs rata rata.Kemudian ditetapkan batas atas dan batas bawah sekitar 5%-10%. Sepanjang fluktuasi harga masih berada dikisaran batas bawah dan atas maka harga tidak perlu dievaluasi. Evaluasi harga hanya bisa dievaluasi apabila harga sudah melampui batas atasatau bawah yang ditetapkan. Model ini lebih efektif dan lebih tepat agar tidak selalu timbul gejolak sosial akibat harga BBM. “Semua keuntungan yang didapat Pertamina atau pemerintah harus ditetapkan sebagai dana stabilisasi energi dan dana pengembangan energi baru terbarukan.Tinggal dibagi saja persentasinya,” kata Ferdinand.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, mengatakan formulaharga BBM sudah diatur dalam Permen ESDM dan Kepmen ESDM. Tinggal kemudian, evaluasi dan penetapannya dilakukan bulanan, dua bulanan, atau tiga bulanan.“Prinsipnya harga saat ini adalah rata-rata dari sebelumnya berapapun itu periodenya,” kata dia.

Menurut Komaidi, untuk masyarakat dan dunia usaha tentu yang diharapkan adalahkepastian harga BBM. Untuk formula perhitungan harga tidak ada yang kaku,apalagi saat ini Indonesia sudah menjadi net importir dan tinggal menunggu waktu untuk menuju ke harga keekonomian.“Asal harga BBM wajar sesuai prinsip ekonomi sudah baik bagi semuanya. Untuk masyarakat yang belum berdaya beli perlu dicarikan solusinya, tetapi tidak harus terus mempertahankan rezim subsidi BBM karena tidak baik dalam jangkapanjang,” ungkap dia.

Lonjakan Inflasi

Menurut Berly Martawardaya, pengamat ekonomi energi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kebijakan harga BBM sudah ditetapkan dievaluasi setiap tiga bulan. Dengan begitu, pelaku usaha dan masyarakat harus menerima perubahan harga setiap tiga bulan. “Karena sudah by formula, harus diterima turun dan naik. Janganhanya mau turun saja,” tegasnya.

Menurut Berly, penetapan harga BBM setiap tiga bulan sudah optimal. Karena jika dilakukan setiap bulan, maka perubahan harga akan fluktuatif. Begitu juga jika ditetapkan enam bulan sekali, maka terlalu banyak akumulasi untung rugi yang harus disesuaikan. “Kalau kelamaan periode-nya, sekali naik bakal diikuti lonjakan inflasi karena yang lain akan ikut menaikkan harga. Bisa dilihat inflasi Indonesia turun jauh sejak gunakan metode penyesuaian periodik,” kata dia.(RA)

Berikan kami pemikiran anda

(dimulai dengan http://)