JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di 15 provinsi dengan menyiapkan sebanyak 175.782 unit LTSHE pada tahun ini. Target tersebut meningkat lebih dari 100% jika dibanding realisasi 2017.

“Lampu tenaga surya hemat energi di wilayah perbatasan, pulau terluar, tertinggal, dan terdepan. Pada 2017 telah dipasang di lima provinsi sebanyak 79.564. Kalau 2018 akan dipasang di 15 provinsi totalnya 175.782 rumah,” kata Ignasius Jonan, Menteri ESDM disela rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (25/1).

Lampu LTSHE merupakan bentuk penerangan listrik bertenaga sinar matahari yang cukup sederhana namum memiliki kemampuan mumpuni untuk memberikan penerangan selama 60 jam untuk satu kali pengidian. Dengan durasi 6-12 jam dalam sekali menyala.

Spesifikasi lampu dengan menggunakan LED 3 watt atau setara dengan lampu biasa berkapasitas 25 watt, baterai lithium dan Chip Management Energy yang membuat lampu ini jauh lebih hemat enegi dan tahan lama.

Menurut Jonan, menjelaskan pembagian LTSHE merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Sasaran pembagian ke berbagai wilayah yang sulit dijangkau jaringan PT PLN (Persero).

Data Kementerian ESDM menyebutkan realisasi rasio elektrifikasi nasional pada 2017 mencapai 95,35% dari target 92,75%. Namun di beberapa wilayah timur Indonesia masih kurang dari 70%. Misalnya di Nusa Tenggara Timur yang baru mencapai 59,85% dan Papua 61,42%.

“Ini yang jadi fokus peningkatan elektrifikasi dengan berbagai upaya, termasuk lampu tenaga surya harus dipaksa supaya bisa mengejar rasio elektrifikasi provinsi lain,” kata Jonan.

Kementerian ESDM memberikan prioritas anggaran pada tahun ini untuk berbagai program belanja publik fisik. Dari total anggaran Rp 6,5 triliun yang disiapkan, 56,2% atau sebanyak Rp 3,7 triliun dialokasikan untuk berbagai program yang langsung menyentuh dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jaringan gas (jargas) kota, pembagian converter kit untuk nelayan, pembagian LTSHE, pembangunan sumur bor untuk daerah sulit air dan Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya.

Sisa alokasi ditujukan untuk belanja aparatur sebesar 26% atau atau Rp 1,7 triliun dan belanja publik non fisik Rp 1,1 triliun atau 18%.

“Ini penting, baru pertama kali alokasi lebih besar belanja publik dominan. Ke depan belanja publik yang langsung untuk kebutuhan masyarakat jadi prioritas,” tandas Jonan.(RI)